Sekda Hendrizal Buka Rakor PKH Inhu

INDRAGIRI HULU - Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Hendrizal membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Inhu di Auditorium Yopi Arianto Lt. 4 Kantor Bupati Inhu, Selasa (27/9/22).

Rakor yang diikuti oleh 150 orang dari SDM PKH se-Kabupaten Inhu bertujuan untuk membangun koordinasi yang harmonis antar instansi penyelenggara PKH sekaligus mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi dan menyepakati tindak lanjut yang harus dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai peran dan kedudukannya.

Baca juga: Tony Rosyid: Merindukan Kepemimpinan Soeharto

Membacakan sambutan Bupati,  Hendrizal menyebut bahwa pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PKH. Pertama, sistem penyaluran bantuan sosial termasuk PKH secara terintegrasi melalui satu kartu yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Kedua, penguatan sistem informasi manajemen dalam e-PKH, mulai dari validasi data, penyaluran bantuan, verifikasi komitmen dan pemutakhiran data hingga pendampingan kelompok dan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2) terolah dan tersaji secara integratif. 

Baca juga: Rawan Konflik Kepentingan, Ombudsman Usulkan Perubahan Susunan Pansel OJK

"Disamping itu, PKH mempunyai sistem dan mekanisme dalam memastikan akurasi data melalui validasi data dan pemuktahiran data, " tambahnya.

Hendrizal  menegaskan bahwa data kemiskinan memiliki peran sentral dalam menentukan efektifitas program penanganan kemiskinan. Mengingat kemiskinan bersifat dinamis maka  updating data kemiskinan perlu dilakukan secara periodik guna menghindari atau mereduksi adanya inclussion eror ataupun exclussion eror dalam penyaluran bantuan sosial. 

Baca juga: Tony Rosyid: Jika Jakarta Bebas Banjir, Apakah Ibu Kota akan Tetap Pindah?

"Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari  seluruh stakeholders baik Pemerintahan Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pemuktahiran (updating) terhadap basis data terpadu kemiskinan sebagai data induk seluruh program penanganan kemiskinan, " tegasnya.

Hendrizal berharap rakor PKH dapat menjadi pondasi penting bagi seluruh pemangku kepentingan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam menjalankan tugas-tugas pelaksanan PKH di daerah. "Kerjasama yang baik antara lintas sektor menjadi faktor pengungkit dan pencepatan penurunan kemiskinan di Kabupaten Inhu, " pungkas Hendrizal.

Baca juga: POGEI dan Hoga-Hoga Diperkenalkan Dalam Lawatan Presiden RI Jokowi di Kota Touris Parapat

Sementara itu, Sekretaris Dinas Sosial, Sutrisno menyampaikan bahwa sistem jaminan sosial diarahkan untuk menyediakan sistem perlindungan sosial terhadap seluruh warga negara khususnya yang mengalami atau menghadapi resiko baik sosial maupun ekonomi. Karena setiap warga negara berhak memperoleh kehidupan layak dan sejahtera bagi kemanusiaan. 

Turut hadir Asisten Pemerintahan dan Kesra, H. Syahrudin, Perwakilan Bappeda, Perwakilan Dinas Kesehatan, Perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Perwakilan Dinas PMD, Perwakilan Bank Mandiri Rengat, Pimpinan BPJS Kesehatan Inhu, Forum Kepala Desa se-Kabupaten Inhu serta undangan lainnya. (Arlendi)

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Dampingi Presiden Jokowi Resmikan Jalur Balige By Pass